YM Ketua Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau Tutup Rangkaian Kegiatan Pengawasan Daerah, Pendampingan ZI, dan AMPUH di Pengadilan Negeri Tanjungpinang
Tanjungpinang, Kamis, 19 Juni 2025 – Setelah berlangsung selama dua hari, rangkaian kegiatan Pengawasan Daerah, Pendampingan Pembangunan Zona Integritas (ZI), dan Pendampingan Sertifikasi Mutu Peradilan Unggul dan Tangguh (AMPUH) di Pengadilan Negeri Tanjungpinang secara resmi ditutup oleh Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau.
Penutupan kegiatan ini dilaksanakan dalam suasana khidmat dan penuh semangat bertempat di ruang sidang utama Pengadilan Negeri Tanjungpinang. Dalam sambutannya, YM Ketua Pengadilan Tinggi Kepri menyampaikan apresiasi yang tinggi atas kesiapan, keterbukaan, serta komitmen seluruh aparatur PN Tanjungpinang dalam mengikuti seluruh rangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan sejak 18 Juni 2025.
“Kegiatan ini bukan sekadar pengawasan, namun merupakan bentuk pembinaan yang konstruktif agar seluruh satuan kerja, khususnya Pengadilan Negeri Tanjungpinang, terus memperkuat integritas, meningkatkan kualitas layanan, serta memastikan akuntabilitas pengelolaan perkara dan keuangan peradilan,” ungkap beliau.
Dalam penutupan ini, YM Ketua PT Kepri juga menyoroti pentingnya tindak lanjut dari temuan pengawasan, peningkatan konsistensi pelaksanaan Zona Integritas, serta pemanfaatan Aplikasi AMPUH secara optimal sebagai bentuk transparansi dalam pengelolaan keuangan negara dan masyarakat yang ada di lingkungan peradilan.
Sementara itu, Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang, YM Bapak Irwan Munir, S.H., M.H., menyampaikan terima kasih atas arahan, masukan, dan bimbingan yang diberikan selama kegiatan berlangsung. “Kami berkomitmen untuk segera menindaklanjuti catatan-catatan dari tim Pengadilan Tinggi Kepri dan menjadikannya sebagai bagian dari peningkatan kinerja kami,” ujar beliau.
Penutupan kegiatan ini ditandai dengan penyerahan laporan hasil pengawasan dan dokumentasi kegiatan, serta sesi foto bersama sebagai bentuk kolaborasi dan sinergi yang solid antara pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tingkat banding dalam menjaga mutu dan integritas lembaga peradilan.
