Download Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 (KUHP Baru) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana

Artikel Download Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana di website pengadilan ini disajikan sebagai sumber resmi dan terpercaya bagi hakim, aparatur peradilan, akademisi, praktisi hukum, serta masyarakat umum yang membutuhkan akses cepat terhadap regulasi pidana terbaru di Indonesia. Melalui halaman […]

Selengkapnya..

Kewenangan Melakukan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dalam Perkara Korupsi

Ditulis Oleh : Saiful Arif, S.H., M.H. (Hakim adhoc Tipikor Pengadilan Negeri Tanjungpinang) Perdebatan mengenai lembaga yang berwenang melakukan audit/perhitungan kerugian keuangan negara telah terjadi sejak UU PTPK diberlakukan. Eksepsi terhadap keabsahan audit perhitungan Kerugian Keuangan Negara hampir selalu muncul dalam setiap eksepsi penasehat hukum, bahwa audit perhitungan kerugian keuangan negara hanya dapat dilakukan oleh […]

Selengkapnya..

HAKIM DAN KEPANITERAAN: MENGGAPAI KEADILAN HUKUM MELALUI PERADILAN ELEKTRONIK (Studi di Pengadilan Negeri Tanjung Pinang)

24 February 2025 | Arnos Dheo Vegha Simarmata   “Pelaksanaan keadilan melalui peradilan elektronik di Pengadilan Negeri Tanjung Pinang merupakan langkah maju dalam penerapan sistem elektronik, dengan tujuan untuk memudahkan akses, efisiensi, dan transparansi peradilan.” Latar Belakang Penelitian hukum (legal research) harus diawali dengan isu hukum, karena tanpa isu hukum tidak bisa dilakukan penelitian di […]

Selengkapnya..

6 Jam Perjalanan Laut, PN Tanjungpinang Laksanakan Sidang di Dabo Singkep

Kabupaten Lingga, Kepri – Pengadilan Negeri (PN) Tanjungpinang Kelas IA menugaskan sejumlah hakim dan aparatur untuk melaksanakan sidang di tempat (Zetting Plaats) di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpinang. Penugasan tersebut tertuang dalam Surat Tugas Nomor: 2177/KPN.W32.U1/KP7.1/X/2025 yang ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang, Irwan Munir. Pelaksanaan sidang di tempat ini merupakan bagian dari upaya Pengadilan Negeri […]

Selengkapnya..

KUHP NASIONAL: KEPASTIAN HUKUM YANG DIDAMBAKAN

Sumber : ARUNIKA – SIGANIS BADILUM Latar Belakang Menurut Gustav Radbruch ahli hukum dan filsuf hukum Jerman tujuan hukum ada tiga, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) menandai tonggak penting kepastian hukum dalam sejarah reformasi hukum pidana di Indonesia. Sedangkan keadilan dan […]

Selengkapnya..